Pernyataan Sikap KM ITB Pada Momentum Hardiknas 2009

Assalamu’alaikum.

Salam Ganesha!!!

2 Mei merupakan hari yang selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hari dimana kita merayakan kebangkitan pendidikan bangsa kita setelah dikekang selama berabad-abad oleh penguasa kolonial. Bahkan tak jarang momentum ini dirayakan dengan penuh sukacita pada beberapa insitusi pendidikan.

Namun, sangat disayangkan. Realita pendidikan nasional kita saat ini benar-benar jauh dari ideal. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini masih menunjukkan bahwa mereka belum benar-benar serius dalam menangani dan membenahi sektor ini.

Salah satu contoh kebijakannya adalah UN (Ujian Nasional). Kebijakan Pemerintah untuk tetap melaksanakan UN patut dipertanyakan, karena pada dasarnya, standarisasi UN hanya menekankan pada aspek kognitif seorang siswa dengan mengesampingkan aspek afektif dan psikomotorik. UN itu sendiri benar-benar menegasikan latar belakang budaya dan kearifan lokal yang menjadi suatu hal yang sangat penting pada masing-masing daerah di Indonesia. Tingkat pemerataan pendidikan di tanah air yang belum merata semakin memperkuat alasan kita untuk menolak kebijakan ini.

Kebijakan lain yang patut untuk dikritisi adalah UU BHP. Jika kita cermati lebih dalam UU ini, maka akan kita dapati suatu poin bahwa sebuah Badan Hukum Pendidikan dapat mengalami pembubaran dikarenakan pailit. Dilihat dari sisi pendanaan, pada pasal 41 ayat 4 disebutkan bahwa pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah menanggung paling sedikit sepertiga (1/3) dari biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah (SMA, ed.). Demikian pula halnya pada Pasal 41 ayat 7 yang menyebutkan bahwa peserta didik yang menanggung paling banyak sepertiga (1/3) dari biaya operasional tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana institusi pendidikan tersebut memenuhi sepertiga sisanya? Mengingat masalah ini tidak disebutkan dengan jelas pada pasal ini. Dan hal lain yang patut dicermati dalam kasus BHP ini adalah sejauh manakah kewenangan organ pengelola pendidikan dan organ representasi pendidik dalam menetapkan kebijakan akademik, termasuk kurikulum?

  1. Dana yang dikeluarkan pemerintah tersebut jauh dari mencukupi standar minimal untuk mencapai pendidikan yang layak.

Serta masalah-masalah lainnya yang memerlukan keseriusanPemerintah Indonesia. Melihat banyaknya permasalahan- permasalahan pendidikan yang melanda bangsa kita, maka dengan ini, Kabinet KM ITB menyatakan sikap, sebagai berikut :

  1. Menolak kebijakan penyelenggaraan UN,
  2. Menolak UU BHP,
  3. Menuntut pembenahan infrastruktur pendidikan,
  4. Menuntut pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% di luar gaji guru,
  5. Menuntut peningkatan kesejahteraan guru,

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, sebagai bukti kegelisahan kami terhadap kondisi bangsa Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan.

 

 

Bandung, 2 Mei 2009

 

 

Keluarga Mahasiswa

Institut Teknologi Bandung

RIDWANSYAH YUSUF ACHMAD

Presiden Kabinet KM ITB

===========================

Departemen Komunikasi dan Informasi
Kabinet Keluarga Mahasiswa
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10
Bandung
Website : http://www.km.itb.ac.id
Email : kominfokmitb@ yahoo.com

 

Disalin dari agendaganesha

 

Advertisements

2 responses to “Pernyataan Sikap KM ITB Pada Momentum Hardiknas 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s